Salihara: Alasan Pembubaran Tak Masuk Akal

VIVAnews -  Semalam kepolisian Jakarta Selatan membubarkan secara paksa acara diskusi dan peluncuran buku karya tokoh feminis asal Kanada, Irshad Manji. Pembubaran diskusi ilmiah itu dinilai mencederai hak konstitusional warga, hak yang dijamin dan seharusnya dijaga oleh negara. 

Sitok Srengenge, salah satu perwakilan Komunitas Salihara menegaskan bahwa kepolisian seharusnya membubarkan kerumunan anggota organisasi yang ingin menggagalkan kegiatan diskusi ilmiah itu. Anehnya, kepolisian justru membubarkan kegiatan diskusi yang tertib dan bermartabat itu, hanya karena desakan kelompok tertentu. Hak konstitusional warga negara kalah oleh desakan kelompok tertentu itu dan celakanya negara lewat kepolisian tidak banyak menolong.

Sitok juga membantah keras klaim polisi bahwa warga sekitar tidak suka dengan diskusi di komunitas Slihara itu. "Kami memiliki hubungan erat dengan warga sekitar, bahkan beberapa pekerja kami adalah warga sekitar. Dan tidak pernah ada masalah. Dengan kata lain Kapolsek telah berbohong mengatasnamakan warga," ujar Sitok, Sabtu 5 Mei 2012.

Dia juga membantah keras pernyataan Kapolres Jakarta Selatan bahwa  diskusi ilmiah yang disampaikan oleh Irshad Manji tidak memiliki izin.
"Kami mempunyai izin rutin. Bukan hanya pada satu acara, tapi pada keseluruhan acara yang telah diagendakan, sejak awal berdirinya komunitas ini," tegasnya.

Dalam kejadian ini, Sitok mengatakan, pihak yang dirugikan adalah Komunitas Salihara. "Polisi seharusnya tunduk pada negara, bukan pada seseorang," tegasnya. 

Soal alasan polisi bahwa diskusi itu perlu ijin karena pembicaranya warga negara asing, kata Sitok. terkesan mengada-ada. Pasalnya, pada beberapa kegiatan yang diadakan komunitas ini sebelumnya,  juga selalu mengundang warga negara asing.

"Misalnya Amirna Mardut yang juga reformis Islam. Jadi alasan narasumber asing tidak berdasar," katanya.