Anas Urbaningrum: Kader Tak Bekerja, Dipecat

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengancam akan memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat yang tak bekerja. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungannya di desa Sangkanhurip, Bandung.

"Yang tidak bekerja diingatkan. Kalau diperingatkan ngeyel, diberi sanksi lisan dan tertulis. Kalau nggak produktif bisa dilakukan pergantian antar waktu," kata Anas saat mengunjungi desa Sangkahurip di Bandung, Selasa 1 Mei 2012.

Peringatan ini, disampaikannya kepada para kader Demokrat terutama pada masa reses saat ini di mana seharusnya seluruh anggota DPR bekerja di daerah pemilihannya.
"Hari ini saya mengantarkan Pak Roestanto ke dapilnya karena hari ini masa reses, libur sidang. Tapi bukan libur kerja, kembali ke daerah pemilihan untuk bekerja," kata dia.

Roestanto Wahidi merupakan anggota DPR dari komisi V yang mendapat tugas melakukan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). "Saya tidak ingin cuma laporan lisan saja. Tadi saya dengar dari laporan kades, Alhamdulillah Pak Roestanto bekerja. Artinya ini politik sedang bekerja dengan baik, mensejahterakan rakyat. Itulah gunanya politik, gunanya pemilu," kata dia.

Anas mengungkapkan, pada tahun 2011 lalu dana APBN untuk PPIP sebesar Rp850 miliar. Namun, anas tak menyebutkan jumlah dana itu pada tahun ini. "Sedangkan 2012 mudah-mudahan lebih besar. Kalau APBN bertambah maka alokasinya lebih besar, maka makin banyak desa terjangkau," kata dia.

Anas juga mengatakan, saat ini DPR sedang menggodok Undang-Undang tentang desa, jika UU ini disahkan, kata dia maka perdesaan akan mendapatkan payung hukum. "Yang penting politiknya stabil agar pemerintah tetap bekerja, tetapi kalau banyak gangguan guncangan akan banyak guncangan konsentrasi," kata dia.

Anas juga berharap pemerintah saat ini lebih berkosentrasi terhadap program-programnya, bukan perkonsentrasi pada masalah politik. "Jangan setiap tahun tahun politik, cukup tahun 2009 dan 2014 tahun politik, jangan setiap tahun, tahun politik, nanti rakyat makan politik padahal rakyat buruh kesejahteraan," ujarnya. (umi)